Medan | Warta Poldasu.com –
Ketua Aliansi Nelayan Kepiting Bakau Sumut (ANKBSU), Sulais Taufik,S,Sos.l menegaskan harus ada aturan jelas bisa tidaknya pukat trawl beroperasi dilaut sehingga nelayan skala kecil bisa tetap berusaha.
“Selamat dan sukses kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Hamdan Sukri Siregar, S.Sos, MM. Kedepannya banyak pekerjaan yang perlu dibenahi, khususnya di Belawan. Tetaplah berpihak kepada nelayan kecil,” ucap Ketua ANKBSU Sulais Taufik,S,Sos.l Selasa (25/7/2023).
Seperti diketahui sedari dahulu undang-undang atau aturan tetap tidak berpihak terhadap nelayan kecil sehingga nelayan tradisional selalu menjadi korban dari kegiatan pengusaha nelayan. “Ini realita yang terjadi di ujung utara Kota Medan. Akibat aturan, nelayan miskin terus bertambah sehingga pemerintah perlu menerapkan kebijaksaan yang bisa membantu nelayan kecil. Kadistanla Sumut harus tegas. Benahi semua aturan atau sistem serta zona tangkap bagi nelayan,” kata Sulais Taufik yang juga merupakan Ketua AMPD (Angkatan Muda Penggerak Demokrat) Kota Medan.
Bahkan banyak persoalan lama tetap menerpa dan menggangu penghasilan nelayan yang merupakan pejuang gizi tersebut. “Mulai dari aturan alat tangkap yang simpang siur padahal para pengusaha tetap juga dipergunakan trawl, banyak ikan impor ikan luar negeri, dugaan BBM bersubsidi dilego para mafia, pendidikan buat anak para nelayan tak pernah terpenuhi serta semrawutnya aturan surat-surat kapal dan tak pernah ada sosialisasi persoalan hukum bagi nelayan di laut,” ungkapnya.
Kedepannya harapan para nelayan kecil di kawasan Belawan tertumpu kepada Kadistanla Sumut yang notabenenya adalah orangtua bagi nelayan.
“Semoga ditangan Bapak Hamdan Sukri persoalan krusial nelayan di Sumut ini bisa lebih baik setidaknya bisa memberikan solusi yang baik,” kata Sulais.(usman)
