Medan| Wartapoldasu.com – Ketua Umum Gema Santri Nusa, KH. Akhmad Khambali, SE, MM menegaskan bahwa wacana reformasi Polri perlu dipikirkan matang agar tidak salah arah.
Menurutnya, yang perlu dievaluasi bukan kelembagaan Polri, melainkan individu-individu yang melakukan pelanggaran.
“Bila kebencian sudah tertanam akibat kesalahan oknum, jangan institusinya yang disalahkan.
Pemikiran-pemikiran seperti ini yang justru perlu direformasi,” ujar Kyai Khambali di Medan, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, dalam sistem presidensial, Polri berada langsung di bawah Presiden sebagai pimpinan sipil tertinggi. Posisi ini justru menjamin efektivitas dan netralitas Polri.
Sebaliknya, bila Polri ditempatkan di bawah kementerian, ruang intervensi politik akan semakin besar karena kementerian merupakan jabatan politis.
“Yang kita butuhkan bukan perubahan struktur kelembagaan, melainkan penguatan fungsi dan pengawasan. Divisi Propam bisa diperkuat, begitu juga Kompolnas.
Sistem rekrutmen perlu dibenahi, pelatihan aparat diarahkan pada etika dan pelayanan publik yang cepat. Itu semua bisa dilakukan tanpa harus mengubah tatanan struktur,” tegas Kyai Khambali, yang juga pengasuh Ponpes Wirausaha Ahlul Kirom sekaligus pelaku Reformasi 1998.
Ia menilai wacana reformasi Polri sering kali menjadi alat politik untuk mendiskreditkan, tanpa melihat fakta objektif bahwa Polri telah bertransformasi melalui program Presisi dan pendekatan humanis.
“Kasus represifitas, dugaan pelanggaran HAM, hingga perilaku koruptif oknum memang sering dijadikan alasan tuntutan perubahan struktural.
Namun pertanyaannya, apakah reformasi benar-benar solusi atau sekadar retorika politik para pemangku kepentingan?” tanyanya.
Kyai Khambali juga mengingatkan bahwa Polri kerap menjadi “tameng” di garis depan akibat kegagalan komunikasi politik antara DPR dan rakyat, sementara pejabat publik yang mestinya bertanggung jawab justru sering menghilang.
Meski demikian, ia tidak menutup mata bahwa ada ruang perbaikan fundamental. Ia mendorong agar nilai-nilai HAM masuk ke dalam kurikulum pendidikan kepolisian serta dilakukan penguatan-penguatan lain yang sifatnya substansial.
“Ingat, reformasi Polri bukan solusi. Cetak biru Polri sudah ada, tinggal bagaimana memperkuat implementasi,” pungkas Kyai Khambali, yang juga Ketua Forum Kyai Tahlil sekaligus Inisiator InsanPreneur.
- Editor : N gulo
