Jakarta| Wartapoldasu.com – Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) menyatakan keberatan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut wartawan, LSM, dan pengamat sebagai “Londo Ireng”.
Organisasi tersebut menilai istilah tersebut merupakan bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap profesi wartawan.
Ketua Umum PWMOI, KRH. HM. Jusuf Rizal, SH, mengatakan pihaknya prihatin atas pernyataan Presiden Prabowo yang dinilai tidak menghargai profesi pers.
Menurutnya, selama ini insan pers telah berperan membantu pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyosialisasikan berbagai program dan kebijakan.
“Sebagai organisasi wartawan, PWMOI merasa prihatin atas ucapan Presiden Prabowo yang tidak menghargai profesi wartawan.
Padahal, pers ikut membantu Kabinet Merah Putih dalam menyosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah,” ujar Jusuf Rizal kepada wartawan di Jakarta.
Jusuf Rizal menyampaikan keberatan tersebut sebagai tanggapan atas pertanyaan wartawan terkait pernyataan Presiden.
Ia berharap Presiden Prabowo mencabut ucapannya dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat pers Indonesia apabila pernyataan tersebut dipahami sebagai merendahkan profesi wartawan.
Menurutnya, istilah “Londo Ireng” berasal dari masa kolonial Belanda dan digunakan untuk menyebut pihak yang dianggap lebih membela kepentingan asing dibandingkan kepentingan bangsa sendiri.
Karena memiliki konotasi negatif, penggunaan istilah tersebut dinilai dapat menimbulkan kesan merendahkan dan melecehkan.
PWMOI juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan wartawan merupakan bagian dari fungsi pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Pers memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan secara kritis, independen, dan konstruktif demi kepentingan publik.
Jusuf Rizal yang mengaku sebagai relawan Prabowo menilai seorang Presiden seharusnya tidak alergi terhadap kritik dari wartawan, pengamat, maupun LSM.
Menurutnya, kritik merupakan konsekuensi yang melekat pada setiap pejabat publik, termasuk Presiden.
Ia juga mencontohkan bahwa kritik dari berbagai pihak dinilai telah membuka dugaan penyimpangan dalam sejumlah program pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Agrinas, maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Presiden sebaiknya lebih banyak mendengar daripada mengeluarkan pernyataan yang berpotensi menimbulkan polemik.
Fokuslah pada pemberantasan korupsi dan membersihkan lingkaran kekuasaan dari penyalahgunaan wewenang agar kepercayaan publik semakin kuat,” ujar Jusuf Rizal.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait keberatan yang disampaikan PWMOI.
- Editor : N gulo
