Deliserdang| Wartaloldasu.com – Dugaan praktik korupsi kembali mencuat di Desa Batulokong, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.
Kali ini, mantan Sekretaris Desa (Sekdes) berinisial SA dan mantan Bendahara berinisial RTD dituding melakukan pemalsuan tanda tangan perangkat desa untuk mengesahkan kegiatan fiktif dan mark up dana desa selama periode 2020 hingga 2023.
Informasi ini terungkap setelah beberapa perangkat desa menemukan kejanggalan dalam dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) 2024.
Kaur Umum dan Kaur Kesejahteraan, yang menjadi korban pemalsuan tanda tangan, mengaku tidak mengetahui bahwa tanda tangan mereka telah digunakan tanpa izin dalam berbagai dokumen desa.
“Kami sangat kesal dan geram karena selama ini tidak tahu bahwa tanda tangan kami dipalsukan. Setelah memeriksa P-APBDes 2020 hingga 2023, ternyata tanda tangan kami sudah digunakan untuk mengesahkan berbagai kegiatan desa yang tidak pernah kami ketahui,” ujar salah satu perangkat desa yang menjadi korban.
Kasus ini semakin menguat dengan dugaan keterlibatan Kepala Desa (Kades) berinisial H, yang disebut-sebut mendukung praktik penyimpangan tersebut.
Dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru diduga dialihkan untuk memperkaya oknum tertentu.
Ketika dikonfirmasi oleh tim IWO INDONESIA DPD Deli Serdang, Kades H tampak menghindari pertanyaan dan mengaku tidak mengetahui apa pun terkait dugaan pemalsuan tanda tangan serta kegiatan fiktif tersebut.
Sementara itu, mantan Sekdes SA, yang kini bekerja di salah satu perusahaan perkebunan Lonsum divisi Namurambe, Galang menyangkal semua tuduhan.
“Itu bukan saya. Semua dilakukan atas perintah kepala desa, dan saya tidak tahu-menahu soal kegiatan fiktif,” elaknya saat ditemui awak media.
Masyarakat Desa Batulokong kini mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak.
Laporan terkait pemalsuan tanda tangan dan dugaan korupsi ini telah diajukan ke Polresta Deli Serdang.
Warga berharap agar Kapolda Sumatera Utara dan Kapolres Deli Serdang segera mengusut tuntas kasus ini serta menindak tegas para pelaku sesuai hukum yang berlaku.
Kasus ini menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana desa masih lemah, sehingga celah korupsi terus terjadi. Masyarakat berharap agar kejadian serupa tidak lagi terulang, dan keadilan dapat ditegakkan demi kepentingan bersama.(Baem Siregar)
- Editor : N gulo
