Medan| Wartapoldasu.com – Debitur Bank Permata gugat Ke Pengadilan Negeri Medan, Atas Dugaan Pelaksanaan Lelang yang dinilai cacat hukum sehingga terkesan dipaksakan.
Kuasa hukum korban menyampaikan kepada awak media terkait Gugatan di pengadilan Negeri Medan, Oleh Kliennya pada Selasa 25/02/25.
Saya Dr. Khomaini, S.E., S.H., M.H. dari Kantor Hukum Dr. Khomaini, S.E. S.H. M.H. & Partners, bertindak atas nama klien kami Joni Candra, saat ini.
Dimana klien kami sudah memberikan 2 (dua) gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, Kedua-duanya merupakan Gugatan Perbuatan Melawan hukum, yang dilakukan pihak-pihak yang dinilai tidak bertanggung jawab sehingga sangat merugiakan klien kami.
Gugatan Pertama kami, berkaitan dengan Tindakan Bank Permata yang melakukan pengalihan hak tagih atau piutang atas nama kepada pihak ketiga (Cessie). “Kata kuasa Hukum korban Dr. Khomaini, S.E., S.H., M.H.
Dalam hal ini PT. SAM. Sebelumnya perlu kami sampaikan klien kami merupakan Debitur, kredit dari Bank Permata yang telah disetujui permohonan kreditnya sebagaimana Surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor: KPR063201180907, tertanggal 18 September 2018.
Atas nama Joni Candra, Lalu dikarenakan telah disetujui permohonan kredit tersebut, antara klien kami dengan Bank Permata melakukan perjanjian kredit sebagaimana Surat Perjanjian, “Ujarnya.
Tambahnya, Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/0001-180907/N/MOR, tertanggal 28
September 2018, Di dalam perjanjian tersebut klien kami telah memberikan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan miliknya sebagaimana Sertitifkat Hak Milik
Nomor: 4926, seluas 78 M2 yang terletak di Jl. Kesatria Komp. Ksatria Residence No. 9 C, Kelurahan Tanjung Rejo, Keamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Joni Candra.
Pada awalnya pelaksanaan pembayaran Kredit tersebut berjalan lancar sebagaimana mestinya, karena usaha yang dijalankan oleh Penggugat juga berjalan lancar, akan tetapi sekitar awal tahun 2020 Indonesia terkena dampak Pandemi Corona, Virus Disease 2019 (Covid-19).
Sehingga klien kami sudah berulang kami meminta restrukturisasi kepada Bank Permata namun tidak pernah diindahkan.
Padahal permohonan restrukturisasi itu sudah sesuai dengan amanat POJK Republik Indonesia.
Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dilanjutkan dengan PBI.
Nomor 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Seiring berjalannya waktu klien kami tetap mencoba berupaya melakukan pembayaran kredit kepada Bank Permata dengan tetap berharap restrukturisasi tersebut dapat dikabulkan.
Akan tetapi secara tiba-tiba tanpa persetujuan klien kami, Bank Permata mengalihkan hutang (kredit) Penggugat kepada PT. SAM, disertai dengan pengalihan Hak Tanggungan atas objek milik klien kami.
Bagi kami tindakan tersebut bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUH Perdata, yang mengharuskan adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan persetujuan, “Tuturnya.
Tertulis ketika akan mengalihkan utang (cessie) kepada pihak ketiga, Terlebih dalam perjanjian disepakati apapun persoalan antara klien kami dan Bank Permata terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
Namun tindakan sepihak yang terkesan dipaksakan oleh pihak Bank Permata yang mengalihkan utang, dan tindakan PT. SAM yang menerima utang tersebut tanpa ada persetujuannya dari klien kami, bagi kami merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata. “Imbuhnya.
Untuk itulah kami mengajukan Gugatan Pertama ke Pengadilan Negeri Medan.
sebagaimana Perkara Register Nomor: 863/Pdt.G/2024/Pn.Mdn, yang didalamnya selain meminta pengembalian utang kepada pihak Bank Permata dan menyatakan pengalihan tidak sah.
Meminta restrukturisasi, Ganti kerugian immaterial juga meminta Putusan Provisi berupa tindakan sementara agar pihak manapun Tidak Melakukan Pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap objek milik klien kami tersebut, sampai ada Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht).
Akan tetapi bukannya menghargai proses persidangan yang ada, saat proses persidangan masih berjalan PT. SAM telah memohonkan Pelaksanaan Lelang atas objek, Milik klien kami Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.
Tindakan PT. SAM tersebut bagi kami bentuk ketidaktaatan atas proses persidangan yang ada, dan terhadap permohonan itu sudah pula kami menyurati KPKNL Medan agar menunda pelaksanaan Lelang menunggu proses persidangan yang masih berlangsung.
sebagaimana Surat Nomor: 081/KHO/B/SOM/XI/2024, tertanggal 09 Desember 2024,
karena legal standing dari PT. SAM untuk mengajukan permohonan Lelang tersebut juga masih diuji di depan persidangan.
Pada akhirnya belakangan diketahui karena adanya Relaas Panggilan (Surat
Tercatat) Nomor: 8/Pdt.Eks.RL/2025/PN.Mdn dari Pengadilan Negeri Medan, klien
kami mengetahui objek tersebut tetap dilakukan Lelang oleh KPKNL Medan atas permintaan PT. SAM ada Selasa, 17 Desember 2024.
Maka dari itu saat ini kami juga telah memasukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang kedua pada Rabu, 12 Februari 2025, berkatain dengan tindakan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Lelang tersebut dan pada pokoknya meminta pelaksanaan Lelang yang dilakukan oleh KPKNL Medan atas Permohonan PT. SAM pada Selasa, 17 Desember 2024, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena prosesnya sedari awal bagi kami telah cacat hukum dan dilaksanakan pada saat proses persidangan masih berlangsung.
Selain daripada itu pada Gugatan Kedua ini sebagaimana Perkara Register Nomor:
151/Pdt.G/2025/PN.Mdn, kami juga meminta Ganti kerugian Materil sebesar Rp. 1.110.448.000 (satu miliar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu
rupiah) maupun Ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh semua pihak yang terlibat secara tanggung renteng.
Terhadap Panggilan atas Permohonan Eksekusi Nomor:
8/Pdt.Eks.RL/2025/PN.Mdn, kami juga secara itikad baik telah menghadiri panggilan tersebut pada Rabu, 19 Februari 2025, pukul 13.00 Wib. Pada pokoknya pada pertemuan kami telah menyampaikan keberatan untuk pelaksanaan Lelang dan sudah semestinya, Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menunda pelaksanaan eksekusi pengosongan karena masih ada 2 (dua) perkara yang berjalan terhadap objek yang akan dieksekusi.
Yakni Perkara Nomor: 863/Pdt.G/2024/Pn.Mdn dan Perkara Nomor:
151/Pdt.G/2025/PN.Mdn. Sehingga agar gugatan kami tidak hampa dan memiliki kepastian hukum sudah semestinya semua pihak dapat menahan diri sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Kami juga akan memohon pengawasan dan pemantauan oleh Komisi Yudisial pada Kantor Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Sumatera Utara untuk dapat memantau jalannya ketiga perkara yang ada yakni:
– Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 863/Pdt.G/2024/Pn.Mdn
– Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor:
151/Pdt.G/2025/PN.Md
Permohonan Eksekusi Nomor: 8/Pdt.Eks.RL/2025/PN.Mdn.
Sehingga seluruh hakim dan pihak manapun dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya tanpa terpengaruhi aspek-aspek lainnya yang ada di luar hukum.
Sehingga menjamin terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dari para pencari keadilan seperti klien kami.
Untuk itu kami berharap dengan adanya beberapa gugatan di Pengadilan Negeri Medan yang prosesnya masih berlangsung agar semua pihak untuk menahan diri tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak menghargai proses peradilan yang sedang berlangsung.
Khususnya bagi Kantor Pertanahan Kota Medan yang diharapkan agar sementara tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk peralihan hak atau balik nama
kepemilikan atas objek sebagaimana Sertitifkat Hak Milik Nomor: 4926, seluas 78 M2 yang terletak di Jl. Kesatria Komp. Ksatria Residence No. 9 C, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Joni Candra, sampai ada Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap.
Begitu juga dengan Ketua Pengadilan Negeri Medan agar menahan diri untuk melakukan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan atas objek milik klien kami tersebut, sampai ada Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap.
Terlebih proses persidangan perkara ini juga sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Medan. “Bebernya.
- Editor : N gulo
