Wartaloldasu.com – Pantauan jurnalis warta poldasu di wilayah kecamatan lingga Bayu mulai dari Simpang Pulo Padang sampai ke desa perbatasan tumbuh subur penambang Emas ilegal tanpa izin dengan leluasa melaksanakan aktivitas dengan mengoperasikan alat berat ekskavator, walaupun melanggar undang-undang para pelaku tambang ilegal ini tidak ada takut takutnya berbuat semaunya melanggar hukum merusak lingkungan.
Menurut keterangan warga pada warta poldasu di lokasi tambang ada sekitar 12 pengusaha ilegal dengan jumlah alat berat excavator sebanyak 15 unit yang beroperasi di wilayah Simpang Pulau Padang sampai ke desa perbatasan.
Yang menjadi pertanyaan warga kenapa pemerintah setempat seolah-olah tutup mata mulai dari camat Polsek setempat apakah mereka ini mendapat upeti dari pengusaha tambang di daerah t tersebut.
Jelas-jelas undang-undang melarang melakukan penambang emas tanpa izin. Bagi para pelaku penambang ilegal dapat dijerat dengan undang-undang minerba pasal 158 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 miliar rupiah.
kerusakan Lokasi tambang jelas terlihat akibat aktivitas pertambangan emas ilegal di Areal mulai dari Simpang pulopadang sampai di desa perbatasan kecamatan lingga Bayu kabupaten Mandailing Natal senin (24/02/2022025).
Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) di linggabayu ditengarai akibat adanya pembiaran serta minimnya pengawasan dari pihak berwenang.
Aktivitas tambang ilegal ini kian meningkat dipicu harga emas yang terus menguat dalam setahun terakhir.
Data yang diperoleh dari masyarakat ada 12 pengusaha dengan jumlah 15 unit alat berat yang beroperasi di wilayah Simpang Pulo Padang sampai Desa perbatasan .
Warga mengatakan maraknya aktivitas PETI tidak bisa dilepaskan dari nilai ekonomi yang didapat oleh masyarakat. Banyak yang menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas ilegal tersebut.
Dalam Kondisi seperti ini penambang ilegal telah telah merugikan banyak pihak. Selain potensi kerusakan wilayah karena praktiknya tidak mengindahkan kaidah lingkungan dan aspek Kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan , PETI juga merugikan negara karena pelaku tidak menyetor royalti maupun pajak.
“Padahal, kekayaan yang ada di bawah permukaan tanah merupakan kekayaan yang dikuasai negara sehingga untuk dapat diusahakan perlu mendapat perizinan dari pihak yang berwenang.
secara normatif, Pasal 158 UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur bahwa PETI merupakan kejahatan sehingga pelakunya dikenai pertanggungjawaban pidana.
Penegakan hukum pidana, baik penal maupun nonpenal dapat dilakukan dalam pencegahan dan penindakan PETI.
Penanggulangan aktivitas PETI bisa diberantas, harus ada upaya hukum yang bersifat multisektor disertai koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, juga diperlukan penegakan hukum yang kuat.
“Perlu juga melakukan pembinaan, tentang bahaya yang ditimbulkan aktivitas PETI Tak kalah penting, perlunya komitmen yang tinggi dari stakeholders yang ada di lingga Bayu terkait untuk mengatasi masalah PETI. (AM nas)
- Editor : N gulo
