Jakarta|Wartapoldasu.com – Polemik dugaan keterkaitan Direktur Keuangan (Dirkeu) BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto, dalam kasus korupsi proyek PT Hutama Karya senilai Rp205,14 miliar kini menjadi sorotan publik. Forum Jamsos menilai, persoalan tersebut saat ini berada di tangan 15 pengurus Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
“Jika mereka menganggap tidak bermasalah, mereka bisa memberi masukan kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai tupoksi DJSN,” tegas Koordinator Forum Jamsos, KHR HM Jusuf Rizal, SH kepada media di Jakarta.
Menurut Jusuf Rizal, DJSN memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta UU Nomor 24 Tahun 2011, yang mengatur peran DJSN dalam pengawasan BPJS dan pemberian pertimbangan kepada Presiden.
Ia menegaskan, Forum Jamsos sebagai organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO) hanya menjalankan fungsi kontrol sosial dengan memberikan masukan kritis dan konstruktif demi menjaga keamanan dana jaminan sosial pekerja dan buruh.
“Forum Jamsos tidak digaji pemerintah. Sementara Direksi BPJS Ketenagakerjaan maupun anggota DJSN digaji negara. Karena itu DJSN harus bekerja dan tidak makan gaji buta,” ujarnya.
Jusuf Rizal menambahkan, apabila masukan Forum Jamsos tidak diakomodasi Presiden, pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa DJSN memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan resmi kepada Presiden atas berbagai masukan masyarakat.
“Forum Jamsos tidak memaksakan kehendak. Tapi jika di kemudian hari Dirkeu BPJS Ketenagakerjaan terbukti bermasalah, maka Forum Jamsos bisa menempuh jalur hukum terhadap ke-15 anggota DJSN atas dasar pembiaran,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan awak media soal kemungkinan dirinya di-blacklist oleh BPJS Ketenagakerjaan karena sikap kritisnya, Jusuf Rizal menanggapinya santai.
“Saya independen. Tidak terpengaruh jika di-blacklist. Justru kami akan semakin tajam mengkritisi dengan temuan yang lebih substansial. Jangan dikira BPJS Ketenagakerjaan itu malaikat atau lembaga yang sempurna,” tandasnya.
Berdasarkan catatan redaksi, Jusuf Rizal dikenal sebagai sosok vokal dan kritis terhadap isu-isu jaminan sosial dan dugaan penyalahgunaan wewenang.
Berlatar belakang jurnalis dan penggiat pekerja serta buruh, ia kerap menyuarakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.
- Editor: N. Gulo
