Jakarta| Wartapoldasu.com – Forum Jamsos lintas federasi dan konfederasi mengkritik Presiden Prabowo Subianto yang dinilai lambat menetapkan Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan periode 2026–2031.
Padahal masa jabatan Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi sebelumnya berakhir pada 19 Februari 2026.
Koordinator Forum Jamsos, Jusuf Rizal, menyampaikan kepada media di Jakarta bahwa keterlambatan penetapan Direksi BPJS diduga karena adanya intervensi oknum tertentu.
Ia menyebut adanya upaya mengatur komposisi Dewan Direksi yang telah ditetapkan Panitia Seleksi (Pansel) berdasarkan peringkat nilai, khususnya di BPJS Ketenagakerjaan.
“Forum Jamsos mendengar ada disebut tim 8 atau tim bayangan termasuk oknum partai politik yang mau menyeting ulang tanpa mengindahkan hasil rekomendasi Tim Pansel,” tegas Jusuf Rizal, aktivis penggiat antikorupsi yang juga dikenal sebagai relawan Prabowo.
Menurutnya, semestinya pengumuman susunan Dewan Direksi BPJS dilakukan bersamaan dengan hasil seleksi Dewan Pengawas, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, usai pelaksanaan fit and proper test di DPR RI. Ia menilai baru kali ini jadwal penetapan tidak jelas.
Forum Jamsos juga menyoroti tidak dipublikasikannya 14 nama calon Direksi BPJS yang telah diusulkan Pansel kepada Presiden untuk dipilih tujuh orang.
Padahal, kata Jusuf Rizal, rekomendasi tersebut seharusnya terbuka sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
“Forum Jamsos mengendus adanya upaya mengotak-atik 14 nama yang diusulkan Pansel atau dioplos. Padahal sudah ada peringkat nilai.
Jika hasil Pansel diabaikan, Forum Jamsos akan menempuh proses hukum,” tegas Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) tersebut.
Forum Jamsos mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Pansel Seleksi Dewas dan Direksi yang juga Dirjen PHI Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, guna memperoleh informasi terkait 14 nama calon Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Namun, menurut mereka, Indah menyatakan tidak memiliki data tersebut.
Berdasarkan investigasi internal Forum Jamsos dari jaringan yang ada, diperoleh 14 nama calon Direksi BPJS yang disebut-sebut masuk daftar usulan Pansel (data belum tervalidasi 100 persen), yakni:
Irvansyah Utoh Banja, Agung Nugroho, Abdur Rahman Irsyadi, Bambang Joko Sutarto, Budi Santoso, Eko Purnomo, Erwin Simanjuntak, Harjono Siswanto, Ihsanudin, Indra Gunawan, M. Izaddin, Teguh Purwanto, Trisna Sonjaya, Herdianto Budianto.
Forum Jamsos menilai hasil seleksi bukanlah rahasia negara sehingga seharusnya dapat diakses publik. Ketertutupan, menurut mereka, berpotensi membuka ruang intervensi dan praktik transaksional jabatan yang dapat merusak profesionalisme serta kompetensi para kandidat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana terkait tudingan tersebut. (Tim)
- Editor : N gulo
