Pembenahan Tangkap Ikan Kota Sibolga Hanya Sebatas Wacana

317
Foto-Ketua KNTM Kota Sibolga/Ist
Foto-Ketua KNTM Kota Sibolga/Ist

SIBOLGA-Wartapoldasu.com–Upaya pembenahan sektor penangkapan Ikan Kota Sibolga, sepertinya hanya manis dibibir saja. Warga pun melakukan aksi unjuk rasa.

Padahal, wacana untuk pembenahan sektor penangkapan itu sudah lama direncanakan, namun wujud nyatanya hanya manis dibibir saja. Salah satu parameternya adalah, munculnya aksi unjuk rasa yang melakukan pemblokiran berupa penahanan truk-truk pengangkut ikan dari Aceh ke Kota Sibolga untuk memasok kebutuhan pasar lokal maupun sektor olahan ikan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).

Ketua Kelompok Nelayan Tolong Menolong (KNTM) Sibolga Ikhmaluddin Lubis kepada Wartapoldasu.com beberapa waktu lalu mengatakan, kondisi usaha perikanan tangkap di Kota Sibolga saat ini bagaikan benang kusut.

“Ada beberapa hal yang menjadi dasar, mengapa kami mengatakan bahwa sektor perikanan tangkap di Kota Sibolga masih carut-marut. Pertama, masih beroperasinya kapal-kapal pukat Trawl, masih adanya usaha tangkap ikan dengan menggunakan BOM, kurang maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan nelayan kecil/tradisional, sistem pengupahan/penggajian buruh nelayan atau Anak Buah Kapal (ABK) penangkap ikan yang jauh di bawah standart pengupahan nasional maupun provinsi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, adanya monopoli harga oleh pemilik modal terutama pengusaha tangkap ikan yang sekaligus merangkap sebagai pengusahan perdagangan hasil tangkap ikan, bahkan masih adanya pengusaha tangkap ikan yang tidak jujur dalam menyampaikan hasil tangkapnya kepada petugas dalam upaya menghindari setoran pajak kepada negara sehingga mengganggu proses pengurusan surat-surat izin kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan dll,”katanya.

Permasalahan inilah, sambung dia yang seharusnya dipetakan oleh pemerintah Kota Sibolga dalam menyusun langkah–langkah konkrit dan strategis sebagai solusi dalam membenahi sektor perikanan tangkap di Kota Sibolga.

“Yang lebih parah, adanya rencana untuk mendatangkan puluhan kapal penangkap ikan dari luar daerah untuk beroperasi di Kota Sibolga. Ini malah memperpuruk keadaan nelayan Kota Sibolga khususnya nelayan kecil,”teangnya.

Justru, masih kata dia, wacana itu akan menimbulkan konflik antar nelayan dan masyarakat dikemudian hari. “Mestinya, dalam membuat solusi Pemda meminta pendapat dari masyarakat nelayan kecil/tradisonal, sehingga memperoleh informasi riil berdasarkan data dan fakta dilapangan jangan hanya mendengar informasi dari satu pihak saja,”ungkapnya.

Meski begitu, KNTM tidak berniat melakukan intervensi atau apapun yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, kecuali sekedar protes atas kebijakan itu. “Pemda harus tegas dalam melaksanakan peraturan, baik yang mengatur tentang Usaha Perikanan Tangkap demi kesinambungan dan kelestarian sumber daya laut/perikanan, yang mengatur perdagangan hasil Perikanan Tangkap Ikan supaya tidak terjadi usaha monopoli, penerapan sistem pengupahan/penggajian bagi buruh nelayan yang pantas dan berkeadilan, pembinaan dan pemberdayaan bagi Nelayan kecil/tradisional berupa SDM, alih teknologi khususnya perikanan tangkap, permodalan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh kegiatan perikanan tangkap,”(wr wrs)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here