Batang Asam| WartaPoldasu.com – Kepolisian Resort (Polres) Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) melalui Kepolisian Sektor (Kapolsek).
Kecamatan Tungkal Ulu di minta tegas terhadap warga Simpang Rambutan yang berinisial (DM) yang di duga membawa ratusan tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi dari provinsi riau yang tidak dilengkapi dokumen resmi, tabung gas tersebut diduga tidak diperoleh dari agen resmi.
Marak nya penyelundupan tabung Liquid Petroleum Gas (LPG) berukuran 3 kilo gram (Kg) dari Provinsi Ribu ke Provinsi Jambi menjadi pertanyaan masyarakat bagi aparat kepolisian hal ini Polres Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat).
Pasalnya, salah seorang Bos besar berinisial (DM) beralamat di Simpang rambutan Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat diduga sudah lama membawa tabung gas elpiji 3 kg dari provinsi riau ke provinsi Jambi mengunakan mobil dump truk 500 buah tabung gas elpiji 3 kg, Hal ini kuat dugaan tabung gas elpiji 3 kg tersebut juga diduga tidak standar SNI.
Menurut keterangan warga, berinisial (Z) Bos besar berinisial ( DM) tersebut sudah lama menyeludupkan tabung gas elpiji 3 kg dari riau ke simpang rambutan dan dalam 1 bulan bisa sampai 7 kali bahkan lebih.
Ia juga mengatakan, sudah lama menyeludupkan tabung gas elpiji 3 kg ke simpang rambutan bahkan di jual dengan harga Rp 30,000 sampai Rp 35.000 ,” sebutnya.
Masih kata, Z kegiatan penjualan gas tanpa dokumen atau Izin resmi ini dilakukan oleh DM tanpa mengantongi izin juga tergiur keuntungan besar dalam setiap penjualan.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peneliti Anti Korupsi (Petisi) Syaifuddin,AR mengatakan dengan tegas, terhadap jajaran Polres Tanjab Barat agar menjalankan perintah Presiden, sesuai dengan kewenangan nya, karena disitu ada unsur pidananya.
Dalam hal ini, menyangkut masyarakat banyak untuk kebutuhan rumah tangga bagian dari pemerintah dalam menyikapi ini kerjasama dengan pihak jajaran Polres Tanjab Barat di tindak jangan segan-segan.
Karena itu ilegal dan tidak ada pemasukan negara atau Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Pemkab), ketika dia tidak memiliki dokumen atau ijin.
Ini ada indikasi ada oknum – oknum yang terlibat kita tegakkan jajaran polres ini pembiaran tangkap dan proses sesuai hukum yang berlaku,”tegas ketua Petisi.
Masih kata Syaefuddin, Tanjung Jabung Barat ini sudah mempunyai kuota tersendiri pengajuan dari beberapa pangkalan ke Pertamina provinsi bahkan di bahas di tingkat seluruh kabupaten.
Untuk kuota tabung gas elpiji 3 kg di setiap kabupaten, jadi kalau dia memasukkan dari provinsi lain berarti dia sudah mengurangi kuota dari kabupaten lain.
Itu sudah termasuk perbuatan pidana karena sudah merugikan orang lain dan tangkap kurung dan proses untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. (J.Sinaga)
- Editor : N gulo
