Karo| Wartapoldasu.com – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menegaskan komitmennya melakukan transformasi ekonomi di Kabupaten Karo melalui penguatan infrastruktur dasar dan optimalisasi sektor hilirisasi pertanian.
Komitmen tersebut disampaikan dalam forum diskusi strategis terkait peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam penyediaan layanan infrastruktur daerah, yang digelar di Aula Rakoetta Brahmana, Kantor Bupati Karo, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. H. Bima Arya Sugiarto, S.IP., Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM., serta pimpinan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), Heri Setiawan.
Dalam sambutannya, Bupati Karo memaparkan bahwa meskipun Kabupaten Karo memiliki potensi besar sebagai daerah penyangga Kota Medan sekaligus lumbung pangan Sumatera Utara, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah penyediaan air minum layak di wilayah Kabanjahe dan sekitarnya.
Bupati menjelaskan, peningkatan infrastruktur air minum telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo Tahun 2025–2029.
“Tingginya biaya investasi untuk penyediaan air minum membutuhkan solusi inovatif. Kami berharap skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi jawaban atas keterbatasan anggaran daerah, agar masyarakat Karo segera mendapatkan akses air bersih yang berkualitas,” ujar Bupati.
Pembentukan BUMD Pertanian Jadi Game Changer
Selain infrastruktur fisik, Bupati Karo juga melaporkan progres pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang fokus pada sektor pertanian.
Berdasarkan kajian bersama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), pembentukan BUMD tersebut dinyatakan sangat layak secara ekonomi.
Rencana pembentukan BUMD ini bertujuan untuk:
Mendorong hilirisasi, dengan memberikan nilai tambah pada produk unggulan seperti jeruk, kubis, dan kentang sebelum diekspor ke Singapura dan Malaysia.
Menstabilkan harga, guna melindungi petani dari anjloknya harga saat panen raya.
Menyediakan sarana produksi, dengan memutus rantai monopoli pasar melalui penyediaan bibit dan pupuk berkualitas bagi petani.
“Kabupaten Karo adalah jantung hortikultura nasional. Kehadiran pemerintah melalui BUMD yang dikelola secara profesional sangat diperlukan untuk menjawab tantangan pasar secara berkelanjutan dan menjaga kesejahteraan petani,” tambah Bupati.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Karo juga memohon perhatian khusus dari Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat penerbitan surat menteri terkait hasil evaluasi usulan pembentukan BUMD.
Langkah ini dinilai vital agar program strategis dapat segera dieksekusi bersama DPRD Kabupaten Karo demi mewujudkan visi Karo Beriman, Berbudaya, Modern, Unggul, dan Sejahtera.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP., Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., MM., para staf ahli, asisten, kepala OPD, serta para camat se-Kabupaten Karo.
- Editor : N gulo
