Medan| Wartapoldasu.com – Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam sektor logistik. Berdasarkan World Bank Logistics Performance Index, biaya logistik nasional masih berada di kisaran 23–24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara industri yang hanya berkisar 8–12 persen.
Menurut Arief Poyuono, SE, M.Kom, Komisaris PT Pelindo (Persero), persoalan utama logistik Indonesia bukan semata kurangnya infrastruktur fisik, melainkan lemahnya sistem rantai pasok (supply chain), mulai dari lamanya dwelling time, administrasi kepabeanan, hingga kepastian waktu pengiriman (delivery certainty).
Dalam industri global modern, keterlambatan pengiriman jauh lebih mahal dibanding tingginya biaya angkut karena industri kini bergantung pada sistem just in time production.
Arief menilai reformasi logistik tidak cukup hanya membangun pelabuhan, jalan, atau gudang. Yang lebih penting adalah membangun arsitektur sistem logistik nasional melalui:
Pre-clearance customs sebelum kapal berangkat;
National Logistics Data Exchange sebagai sistem data terpadu;
Time-slot trucking menggantikan sistem antrean konvensional;
Pengembangan bonded logistic hub;
Kepastian tanggung jawab (liability certainty) terhadap waktu pengiriman.
Dalam ekonomi digital, distribusi tidak lagi sekadar memindahkan barang, melainkan mengelola arus informasi secara real-time. Sistem tersebut harus mengintegrasikan permintaan pasar, persediaan, perencanaan produksi, dan pembiayaan dalam satu ekosistem.
Arief mencontohkan sektor gas nasional. Indonesia masih menjadi eksportir sekaligus importir gas karena sebagian besar produksi telah diikat kontrak pembeli luar negeri (offtaker).
Menurutnya, untuk menjadi offtaker dibutuhkan kemampuan logistik berstandar internasional, terutama karena gas merupakan komoditas berisiko tinggi dalam penyimpanan dan pengangkutan.
Hal serupa terjadi pada ekspor batu bara dan nikel. Sebagian besar pengiriman masih melalui Singapura karena Indonesia belum memiliki perusahaan logistik dengan kapasitas global. Kondisi tersebut menyebabkan surplus perdagangan barang tidak sepenuhnya dinikmati karena neraca jasa masih mengalami defisit.
Arief juga menyoroti sistem logistik pertanian di China yang dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan petani.
Di negara tersebut, setiap kabupaten memiliki pusat logistik pertanian yang dilengkapi informasi harga internasional secara daring. Produk petani yang masuk ke pusat logistik memperoleh resi gudang yang dapat dijadikan jaminan pembiayaan di bank sebelum barang terjual.
Model ini memberikan berbagai manfaat, antara lain:
menjamin pasokan bahan baku bagi industri pengolahan;
menjaga kualitas produk sesuai permintaan pasar; mempermudah akses pembiayaan;
mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak;menciptakan kepastian harga bagi petani.
Menurut Arief, Indonesia masih sulit menerapkan sistem serupa karena belum adanya kemauan politik yang kuat untuk membangun ekosistem logistik nasional secara menyeluruh.
Tiga Langkah Strategis
Untuk memperbaiki daya saing logistik Indonesia, Arief mengusulkan tiga langkah utama:
Pertama, meningkatkan indeks logistik nasional melalui pembangunan jaringan kereta api, pelabuhan, kapal feeder, serta pusat logistik terpadu berbasis teknologi informasi dan e-commerce.
Kedua, mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berdasarkan posisi strategis jalur perdagangan dunia, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar, sehingga terintegrasi dengan pusat logistik internasional.
Ketiga, meningkatkan investasi riset dan inovasi teknologi dengan melibatkan dunia usaha serta memberikan dukungan pemerintah melalui insentif, subsidi, maupun kebijakan tarif.
Sebagai solusi, Arief memperkenalkan konsep ADHARA, sebuah platform digital yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh rantai pasok logistik nasional.
Platform ini diharapkan mampu menghubungkan pelaku usaha dengan perbankan, lembaga pembiayaan, penyedia logistik, hingga pembeli internasional dalam satu sistem yang terintegrasi.
Melalui ADHARA, pelaku usaha dapat memperoleh skema pembiayaan berbasis supply chain, dukungan Letter of Credit (LC), perencanaan produksi, hingga pemantauan proses produksi dan pengiriman secara real-time.
Dengan sistem tersebut, seluruh rantai pasok—mulai dari pemasok bahan baku, pabrik, hingga eksportir—dapat bekerja lebih efisien dan terkoordinasi.
Mengutip pandangan Profesor Zheng Yusheng, Arief menegaskan bahwa daya saing industri manufaktur tidak lagi ditentukan oleh murahnya tenaga kerja, melainkan oleh kekuatan sistem rantai pasok.
Semakin efisien supply chain, semakin kompetitif biaya produksi sehingga mampu menarik investasi industri dunia ke Indonesia.
“Indonesia harus membangun sistem logistik nasional secara terintegrasi, berbasis desain jangka panjang, fokus pada hasil, bukan sekadar pendekatan pragmatis.
Dengan sistem yang kuat, saya yakin hanya masalah waktu Indonesia mampu menjadi salah satu kekuatan industri dunia,” tutup Arief. (usman)
- Editor : N gulo
