Batu Bara| WartaPoldasu.com – Di antara tujuh daerah pemilihan (Dapil) yang menyampaikan laporan hasil reses, Dapil VII menjadi salah satu yang memberikan sorotan tajam terhadap persoalan masyarakat, khususnya terkait penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan harga pupuk bersubsidi.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Senin (16/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Batu Bara, Safi’i, S.H., didampingi Wakil Ketua DPRD, Rodial.
Turut hadir mewakili Bupati Batu Bara, Sekretaris Daerah (Sekda) Rusian Heri, S.Sos., M.AP., Plt. Sekretaris DPRD yang diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, Herryawan, S.T., M.Si., seluruh anggota DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara.
Dalam laporan yang dibacakan Alpon Sirait, Dapil VII yang meliputi Kecamatan Air Putih menyampaikan dua persoalan utama yang dinilai membutuhkan perhatian serius dan tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Pertama, Evaluasi dan Pendataan Ulang Penerima PKH.
Anggota DPRD Dapil VII mendesak Bupati Batu Bara agar melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga penyalurannya benar-benar tepat sasaran.
Desakan tersebut muncul menyusul banyaknya keluhan masyarakat selama pelaksanaan reses terkait dugaan masih adanya penerima bantuan yang dinilai tidak memenuhi kriteria, sementara warga yang lebih membutuhkan justru belum mendapatkan bantuan.
Kedua, Penertiban Harga Pupuk Bersubsidi.
Dapil VII juga meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara memberikan perhatian terhadap persoalan harga pupuk bersubsidi yang dikeluhkan petani.
Pemerintah diharapkan memastikan harga pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, sehingga petani dapat memperoleh pupuk dengan harga terjangkau dan tidak terbebani oleh harga di luar ketentuan.
Dalam pelaksanaan reses, anggota DPRD Dapil VII telah menyerap aspirasi masyarakat melalui pertemuan di Desa Aras, Kampung Kelapa, Limau Sundai, Pasar Lapan, Pematang Panjang, Perkotaan, Sipare-Pare, Suka Ramai, Suka Raja, Tanah Merah, Tanah Rendah, Tanah Tinggi, Tanjung Harapan, Tanjung Kubah, Tanjung Muda, Tanjung Mulya, Titi Payung, Kelurahan Indrapura, dan Indrasakti.
Selain dua persoalan utama tersebut, Dapil VII juga menyampaikan kesimpulan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun selama reses akan menjadi bahan pembahasan dalam Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2027.
Melalui penyampaian laporan reses ini, diharapkan berbagai aspirasi masyarakat tidak sekadar menjadi catatan dalam rapat paripurna, tetapi dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara. (Zul)
- Editor: N. Gulo
