Meulaboh| Wartapoldasu.com – Merasa belum mendapatkan keadilan dalam penanganan perkara dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Polres Aceh Barat, keluarga seorang pria berinisial SYFN (54) menyatakan akan mengadukan penanganan kasus tersebut ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Aceh.
Pengaduan tersebut rencananya akan disampaikan dengan didampingi Kepala Biro WartaPoldasu, E. Munthe. Pihak keluarga menilai terdapat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian dan penjelasan dari jajaran kepolisian, terutama terkait proses penetapan tersangka, penahanan, serta kondisi kejiwaan SYFN.
Berdasarkan informasi yang dihimpun WartaPoldasu, SYFN ditetapkan sebagai tersangka setelah diamankan karena diduga membawa dua jerigen berisi BBM jenis solar beserta sejumlah barang bukti lainnya.
Perkara tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/11/X/2026/SPKT.SATRESKRIM/POLRES ACEH BARAT/POLDA ACEH, tertanggal 15 Oktober 2026.
SYFN disangkakan melanggar ketentuan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Persoalan semakin menjadi perhatian keluarga setelah mereka menyampaikan bahwa SYFN diduga memiliki riwayat gangguan kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Sebagai bukti pendukung, keluarga mengaku telah menyerahkan surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Seunagan, Gampong Rayeuk, dengan Nomor: 020/RR/SNG/NR/2026, perihal keterangan orang dalam gangguan jiwa.
Menurut keterangan keluarga, SYFN pernah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh yang beralamat di Jalan Dr. Syarif Tayeb No. 25, Banda Aceh, pada 1993.
Setelah keluar dari rumah sakit, yang bersangkutan disebut masih mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter dalam waktu cukup lama. Pihak keluarga mengaku memberikan obat tersebut secara sembunyi-sembunyi karena khawatir kondisi SYFN menjadi sensitif apabila mengetahui hal tersebut.
Keluarga juga menjelaskan bahwa mobil yang digunakan SYFN merupakan kendaraan milik keluarga yang diberikan untuk menunjang aktivitas sehari-hari sekaligus membantu mengendalikan perilakunya.
Pihak keluarga mengaku sempat berupaya melakukan komunikasi dan mediasi dengan penyidik Polres Aceh Barat. Mereka menyebut penyidik menyarankan agar SYFN menjalani observasi di rumah sakit jiwa serta pemeriksaan oleh tenaga ahli.
Namun, keluarga mengaku masih mempertimbangkan langkah tersebut karena khawatir dapat memengaruhi kondisi psikologis SYFN.
Selain persoalan kondisi kejiwaan, keluarga juga mempertanyakan pemberitahuan perkembangan perkara melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Mereka mengaku belum menerima SPDP dari penyidik Polres Aceh Barat. Hal tersebut menjadi salah satu poin yang akan dimintakan penjelasan melalui pengaduan kepada Bidpropam Polda Aceh.
Keluarga juga membandingkan perkara SYFN dengan informasi penanganan kasus BBM lainnya yang disebut-sebut melibatkan sekitar 1,6 ton solar.
“Kenapa sebelum abang kami ditangkap ada tangkapan BBM sebanyak 1,6 ton, tetapi kami mendapat informasi persoalan itu sudah selesai dan tidak jelas bagaimana kelanjutannya?” ujar HSI, salah seorang adik kandung SYFN.
Pernyataan tersebut menjadi pertanyaan pihak keluarga yang berharap adanya penjelasan terbuka mengenai konsistensi penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Sementara itu, Kepala Biro WartaPoldasu, E. Munthe, menyampaikan keprihatinannya terhadap persoalan yang dialami keluarga SYFN.
Ia meminta agar penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak mengabaikan aspek kemanusiaan, terlebih terdapat klaim riwayat gangguan kejiwaan yang perlu dibuktikan melalui pemeriksaan medis dan keterangan ahli.
“Jangan sampai penegakan hukum terkesan tebang pilih. Kami meminta agar perkara ini ditangani secara lurus, profesional, dan transparan. Apalagi, keluarga menyampaikan adanya riwayat gangguan kejiwaan terhadap yang bersangkutan. Hal itu harus diperiksa secara objektif oleh tenaga medis dan ahli yang berkompeten,” ujar E. Munthe.
Ia juga mempertanyakan apakah penyidik telah menelusuri asal-usul BBM yang dibawa SYFN, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan perolehan BBM tersebut.
Menurutnya, penanganan persoalan BBM bersubsidi harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus kepada masyarakat kecil.
“Kalau memang ingin memberantas penyalahgunaan BBM bersubsidi, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh. Perlu juga dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain apabila ditemukan indikasi keterlibatan, termasuk rantai distribusi dan sumber BBM tersebut,” tegasnya.
E. Munthe berharap Kapolda Aceh dan Kapolri memberikan perhatian terhadap persoalan ini serta mendorong pemeriksaan apabila ditemukan dugaan pelanggaran prosedur oleh oknum aparat.
Ia menegaskan, pihaknya akan mengawal persoalan tersebut melalui mekanisme pengaduan yang tersedia, termasuk ke Bidpropam Polda Aceh. Apabila diperlukan, langkah hukum lainnya juga akan dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami ingin hukum ditegakkan secara adil. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang paling mudah diproses, sementara dugaan pelanggaran yang lebih besar justru tidak tersentuh. Jika memang terdapat kekeliruan atau pelanggaran prosedur, kami berharap semuanya diperiksa secara objektif,” pungkasnya.
Hingga rilis ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Polres Aceh Barat mengenai seluruh keberatan yang disampaikan keluarga, termasuk status pemberian SPDP, penanganan dokumen riwayat kejiwaan SYFN, serta informasi perkara BBM sebanyak 1,6 ton yang dipertanyakan keluarga.
WartaPoldasu membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolres Aceh Barat maupun penyidik yang menangani perkara tersebut demi memenuhi prinsip keberimbangan informasi.
Penanganan perkara ini perlu mengedepankan asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak tersangka sebagaimana dijamin peraturan perundang-undangan. (Tim)
- Editor : N gulo
