Tebingtinggi| Wartapoldasu.com – Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan dengan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) melalui program “Jaksa Sahabat Pendidik” bagi seluruh kepala sekolah se-Kota Tebing Tinggi.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai IV Balai Kota Tebing Tinggi, Jalan Dr. Sutomo No. 14, Rabu (11/11/2026).
Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan.
Diperlukan dukungan, kolaborasi, dan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan serta masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
Menurut Wali Kota, kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar, bukan hanya memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik dan meningkatkan kompetensi guru, tetapi juga membangun budaya sekolah yang positif, mengelola tenaga kependidikan, menjaga sarana dan prasarana, serta memastikan seluruh program pendidikan terlaksana secara optimal.
Termasuk di dalamnya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), aset sekolah, hingga administrasi pertanggungjawaban keuangan.
“Di sisi lain, kepala sekolah juga diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan berbagai sumber pembiayaan pendidikan, termasuk Dana BOSP, pengelolaan aset, pelaksanaan kegiatan sekolah, serta administrasi pertanggungjawaban keuangan,” terang Wali Kota.
Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya membangun integritas dan budaya antikorupsi di lingkungan satuan pendidikan. Ia meminta seluruh kepala sekolah agar mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pendidikan, serta memperkuat pengawasan internal dan budaya kerja profesional.
Wali Kota berharap program “Jaksa Sahabat Pendidik” tidak hanya menjadi kegiatan sosialisasi, tetapi berkembang menjadi wadah komunikasi dan konsultasi hukum yang berkelanjutan antara kejaksaan dan satuan pendidikan.
“Kami juga berharap kejaksaan dapat melaksanakan hubungan kelembagaan yang harmonis dan produktif, di mana kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya, sementara para pendidik dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebing Tinggi, Anthoni Nainggolan, selaku narasumber menjelaskan bahwa program tersebut menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pemahaman hukum di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang.
Kajari menyoroti perubahan paradigma mengenai kebenaran yang kini tidak hanya dipandang dari perspektif hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi sosial masyarakat.
“Kalau zaman dulu kita leader justice bahwa semua kebenaran menurut hukum, tapi sekarang sudah menjadi social justice, kebenaran-kebenaran yang menurut sosial masyarakat. Apa yang menurut masyarakat suatu kebenaran pasti benar, begitu juga sebaliknya,” ujar Kajari.
Ia juga menjelaskan bahwa praktik korupsi dapat dipengaruhi dua faktor, yakni corruption by need atau karena kebutuhan dan corruption by greedy atau karena keserakahan.
Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga pencegahan, termasuk pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan publik dan pendidikan.
“Yang terjadi sekarang korupsi karena keserakahan, kurang-kurang terus. Dilakukan digitalisasi, ini salah satu ikhtiar memberantas korupsi, semisal sekarang SPMB digital untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Tapi banyak dari kita melakukan perilaku koruptif. Mungkin tidak mengambil uang, tapi perilaku koruptif ada pada kita, misalnya datang terlambat atau titip absen,” ungkapnya.
Kajari menegaskan bahwa integritas harus dimulai dari niat yang baik, disertai komitmen menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Ia mengingatkan bahwa jabatan kepala sekolah dan guru merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga membentuk karakter dan adab peserta didik.
“Bahwa jabatan kepala sekolah dan guru merupakan amanah, laksanakan dengan baik. Fungsi guru tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga bagaimana murid menjadi beradab. Bapak dan Ibu juga menjadi ujung tombak bagi generasi yang baru, membuat Tebing Tinggi lebih hebat karena tidak ada profesi lain yang diakui untuk mengajar selain guru,” pungkas Kajari.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Tebing Tinggi, Muhammad Deni Saragih, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi dan pemahaman hukum terkait pengelolaan Dana BOSP serta pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Selain itu, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan integritas, kepatuhan terhadap regulasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, sekaligus memetakan potensi risiko serta konsekuensi hukum dalam pengelolaan satuan pendidikan.
Program ini diharapkan mampu membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan satuan pendidikan guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, kondusif, serta bebas dari penyimpangan.
“Besar harapan kami, melalui kegiatan ini dapat terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan integritas, kepatuhan hukum, dan akuntabilitas tata kelola pendidikan di Kota Tebing Tinggi,” kata Kadis Dikbud.
Sebagai informasi, program “Jaksa Sahabat Pendidik” merupakan inisiatif yang didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan 33 kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Program tersebut diluncurkan pada 6–7 Oktober 2026.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik, Kasi Intel Kejari Sai Sintong Purba, Kasubsi Intelijen Kejari Tioneni br Sigiro, para asisten, Inspektur Muhammad Fachri, para kepala bagian di lingkungan Setdako, pejabat eselon III Disdikbud, pengawas, serta kepala sekolah TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Tebing Tinggi. (YF)
- Editor : N gulo
