Medan| Wartapoldasu.com – Proyek pembangunan dan pengadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan total pagu sekitar Rp5,31 miliar, kini resmi menjadi sorotan aparat penegak hukum.
Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (GEMPAR-SUMUT) secara resmi melayangkan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) pada Rabu, 18 November 2026.
Pengaduan bernomor 040/GEMPAR-SU/DUMAS/XI/2026 tersebut diserahkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumut dan telah diterima secara administratif, dibuktikan dengan tanda terima yang dibubuhi stempel PTSP Kejati Sumut tertanggal 18 November 2026.
Mereka justru meminta Kejati Sumut membongkar secara menyeluruh bagaimana proyek bernilai miliaran rupiah tersebut direncanakan, dianggarkan, dilelang atau dipilih penyedianya, dilaksanakan hingga dibayarkan.
Pertanyaan besarnya: apakah seluruh rangkaian proyek tersebut benar-benar telah berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah?
Dalam DUMAS tersebut, GEMPAR-SUMUT mempersoalkan tiga kegiatan yang berkaitan dengan SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan.
Pertama, Pembangunan Gedung SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan dengan pagu Rp4.000.000.000.
Kegiatan tersebut disebut menggunakan Nomor Kontrak 602.3/05/2.01.0021/SP/PJK/DCKTR/DS/X/2025.
Kedua, Pengadaan Barang SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan dengan pagu Rp825.000.000, menggunakan Nomor Kontrak 602.3/01.02/2.01.0021/SP/PB/DCKTR/DS/IX/2025 tertanggal 23 September 2025.
Ketiga, Pengadaan Mobil SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan dengan pagu Rp485.606.356, menggunakan Nomor Kontrak 602.3/01.03/2.01.0022/SP/PB/DCKTR-DS/IX/2025 tertanggal 23 September 2025.
Jika ketiga pagu tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai sekitar Rp5,31 miliar.
Nilai tersebut tentu bukan angka kecil. Karena itu, menurut GEMPAR-SUMUT, setiap tahapan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi hukum, administrasi, teknis maupun keuangan.
Salah satu titik yang dinilai paling krusial oleh GEMPAR-SUMUT adalah persoalan waktu pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan dasar hukum penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
GEMPAR-SUMUT menyebut berdasarkan informasi dan dokumen awal yang mereka miliki, pembangunan SPPG tersebut diduga telah mulai dilaksanakan sekitar Agustus 2025.
Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis ditetapkan dan mulai berlaku pada 17 November 2025.
Jika benar pekerjaan telah berjalan sebelum Perpres tersebut berlaku, lalu apa dasar hukum dan dasar penganggaran yang digunakan pada saat kegiatan dimulai?
Pertanyaan ini menjadi salah satu poin yang diminta GEMPAR-SUMUT untuk diperiksa Kejati Sumut.
Mereka meminta aparat penegak hukum menelusuri setidaknya:
– kapan kegiatan pertama kali direncanakan;
– kapan penganggaran ditetapkan;
– siapa yang mengusulkan kegiatan;
– siapa yang memberikan arahan;
– apa dasar hukum pelaksanaan sebelum Perpres 115/2025 berlaku;
– kapan proses pengadaan dimulai;
– bagaimana mekanisme pemilihan penyedia dilakukan;
– serta apakah seluruh tahapan telah sesuai regulasi yang berlaku pada saat proses tersebut dilaksanakan.
Bukan sekadar pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui dokumen perencanaan, penganggaran, pengadaan, kontrak, berita acara, pembayaran dan seluruh rekam jejak elektronik proses pengadaan.
GEMPAR-SUMUT juga mempertanyakan mekanisme pengadaan pembangunan gedung, barang serta kendaraan SPPG tersebut.
Untuk pembangunan gedung senilai Rp4 miliar, mereka meminta Kejati Sumut memastikan apakah proses pengadaan telah dilakukan melalui mekanisme yang diwajibkan dalam sistem pengadaan pemerintah, termasuk keberadaan dan kelengkapan dokumen pada sistem LPSE.
Begitu pula pengadaan barang dan mobil SPPG., Apakah benar proses pengadaan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Jika menggunakan katalog elektronik, maka perlu ditelusuri: Siapa yang melakukan pemesanan? Barang apa yang dipilih? Dari penyedia mana? Berapa harga satuannya? Bagaimana perbandingan harganya? Dan apakah terdapat hubungan antara pihak yang menentukan kebutuhan dengan penyedia barang?
Pertanyaan tersebut penting untuk dijawab karena nilai kegiatan mencapai miliaran rupiah.
Dalam pengaduannya, GEMPAR-SUMUT juga meminta Kejati Sumut mendalami dugaan adanya pengarahan penyedia, intervensi, konflik kepentingan maupun penyalahgunaan kewenangan dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Sejumlah pihak disebut dalam dokumen pengaduan menggunakan inisial, antara lain R dan A.M yang disebut sebagai oknum pejabat CIKATARU Deli Serdang, A.P.S yang disebut berkaitan dengan pejabat PBJ, serta G.A.S dan J.C.S yang disebut sebagai pihak dari instansi vertikal.
GEMPAR-SUMUT meminta pihak-pihak tersebut diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat keterlibatan dalam proses perencanaan, penganggaran, pemilihan maupun penentuan penyedia.
Namun demikian, GEMPAR-SUMUT menegaskan bahwa pencantuman nama atau inisial dalam pengaduan bukan merupakan penetapan seseorang telah melakukan tindak pidana.
Seluruh dugaan tersebut, menurut mereka, harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif dan profesional.
GEMPAR-SUMUT juga meminta aparat penegak hukum menelusuri keterkaitan CV S.S. yang disebut sebagai pihak pelaksana.
Mereka meminta Kejati Sumut membuka seluruh rekam jejak proses pengadaan, termasuk dokumen kualifikasi, administrasi, teknis, penawaran, konsultan, dokumen kontrak, berita acara, pembayaran serta dokumen lain yang tersimpan dalam sistem pengadaan.
Jika seluruh proses memang bersih dan sesuai aturan, maka dokumen-dokumen tersebut seharusnya mampu menjelaskan semuanya.
Sebaliknya, apabila ditemukan adanya kejanggalan dalam proses pemilihan maupun pelaksanaan, maka aparat penegak hukum diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata.
GEMPAR-SUMUT meminta Kejati Sumut tidak hanya memeriksa berkas di atas meja.
Mereka mendesak dilakukan pemeriksaan fisik ke lokasi guna mencocokkan antara dokumen kontrak dengan kondisi pekerjaan sebenarnya.
Pemeriksaan yang diminta antara lain:
1. Pemeriksaan dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Pemeriksaan proses pemilihan dan penetapan penyedia;
3. Pemeriksaan rekam jejak dokumen pada sistem LPSE;
4. Pemeriksaan dokumen kontrak dan pembayaran;
5. Pemeriksaan fisik bangunan serta kesesuaian volume dan spesifikasi;
6. Pemeriksaan kewajaran harga satuan;
7. Pemeriksaan pengadaan barang dan kendaraan;
8. Penelusuran aliran pembayaran;
9. Pemeriksaan hubungan dan potensi konflik kepentingan antarpara pihak;
10. Audit investigatif apabila ditemukan indikasi yang mengarah pada pelanggaran;
11. Penghitungan potensi kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang.
Dengan demikian, Rp5,31 miliar tersebut tidak hanya diperiksa dari sisi administrasi, tetapi juga diuji apakah setiap rupiahnya benar-benar menghasilkan pekerjaan dan barang sesuai kontrak.
Ketua GEMPAR-SUMUT Fajar Rivana Sinaga, S.Kom., menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan DUMAS tersebut sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik.
Kami telah menyerahkan DUMAS secara resmi melalui PTSP Kejati Sumatera Utara pada 18 November 2026. Kami memiliki bukti tanda terima surat yang telah distempel PTSP Kejati Sumut.
Menurutnya, GEMPAR-SUMUT tidak bermaksud menghakimi pihak tertentu, Namun, dugaan kejanggalan dalam kegiatan yang menggunakan anggaran sekitar Rp5,3 miliar, kata dia, harus mendapat penjelasan melalui mekanisme hukum.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Tetapi ketika terdapat sejumlah persoalan dalam penggunaan anggaran publik miliaran rupiah, menjadi kewajiban kami menyampaikan informasi dan dokumen tersebut kepada aparat penegak hukum untuk diperiksa secara profesional.
Fajar juga meminta agar pengaduan tersebut tidak berhenti hanya pada penerimaan surat secara administratif.
“Kami meminta Kejati Sumut menindaklanjuti pengaduan ini secara terang dan transparan. Jangan sampai persoalan yang menyangkut anggaran miliaran rupiah tidak mendapatkan kejelasan.”
Mereka bahkan menyatakan akan mempertanyakan perkembangan penanganan pengaduan kepada Kejati Sumut secara berkala, termasuk setiap 12 hari kerja sebagaimana disampaikan dalam pernyataan mereka.
Bagi GEMPAR-SUMUT, persoalan ini bukan sekadar mengenai pembangunan satu gedung atau pengadaan satu kendaraan.
Persoalannya adalah bagaimana uang publik sebesar Rp5,31 miliar direncanakan, dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan.
Jika seluruh proses ternyata sesuai aturan, maka pemeriksaan justru dapat menjadi momentum untuk membersihkan berbagai tudingan.
Namun apabila ditemukan pelanggaran atau indikasi tindak pidana, maka aparat penegak hukum diminta menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Setiap rupiah uang rakyat wajib dapat dijelaskan: dari mana dasarnya, bagaimana prosesnya, siapa yang mengelola, kepada siapa dibayarkan, dan apa hasil yang diterima negara.
Apakah DUMAS tersebut hanya berhenti sebagai surat yang diterima PTSP, atau akan dibuka menjadi pemeriksaan yang mampu menjawab seluruh pertanyaan di balik proyek SPPG Rp5,31 miliar tersebut, hinga publik tentu menunggu jawabannya.(Baemsiregar)
- Editor : N gulo
