Labuhanbatu| Wartapoldasu.com – Tekanan inflasi di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, mencapai 5,10 persen Year-on-Year (YoY) per Agustus 2026 dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 119,65 berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
Angka tersebut di atas target nasional, sehingga memerlukan intervensi cepat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita, http://Sp.OG., M.K.M merespons dengan menginstruksikan penguatan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai instrumen stabilisasi harga dan perlindungan daya beli masyarakat.
Komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan LABUHANBATU CERDAS DAN BERSINAR, MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA, dengan menempatkan UMKM sebagai pilar ketahanan ekonomi daerah.
Implementasi instruksi Bupati dieksekusi cepat oleh Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan, S.H yang turun langsung memantau GPM di Toko Olif Pasar Gelugur Rantauprapat, Senin (08/09/2026).
Turut hadir dalam monitoring tersebut Kepala Cabang Perum Bulog, Perwakilan Bank Indonesia (BI), dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Labuhanbatu.
GPM digelar melalui skema reguler dan insentif digital. GPM Spesial 07-08 September 2026 memberikan bonus ayam 1/2 Kg bagi masyarakat yang berbelanja Rp60.000 melalui transaksi QRIS.
Sedangkan GPM Rutin berlangsung September-Desember 2026, pukul 08.00-17.00 WIB di empat Toko Pengendali Inflasi (TOPPIS): Toko Olif Sioledangan, Toko Olif 1 Blok A No.31 Pasar Gelugur, Toko Olif 2 Blok F No.18 Pasar Gelugur, dan Toko Olif Negeri Lama, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras SPHP Rp59.000/5 Kg, Minyak Kita Rp15.700/liter, dan Gula Pasir Rp18.500/Kg.
Ketua Komunitas Pedagang UMKM Indonesia binaan FORDA UKM PASAR GLUGUR, Ismail Alex, M.I Perangin-angin, didampingi Pengurus TIM JITU Jurnalis Indonesia Transformasi Utama, Junaidi Marpaung, mengapresiasi langkah kolaboratif tersebut.
Menurutnya, inflasi Labuhanbatu dipicu dominansi kelompok volatile food dan panjangnya rantai distribusi pangan.
Dari aspek tata kelola pasar, pihaknya menyoroti dua persoalan berbeda yang membutuhkan intervensi spesifik.
Pertama, Pasar Sioledangan mengalami stagnasi ekonomi dengan banyak pedagang tutup usaha. Diperlukan terobosan kebijakan Disperindag Labuhanbatu untuk merevitalisasi pasar tersebut agar tidak mati suri.
Kedua, Pasar Glugur Rantauprapat menghadapi persoalan over kapasitas dan kesemrawutan. Pedagang menjamur hingga menggunakan badan jalan umum, mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan estetika kawasan pasar.
Untuk itu, saatnya Dinas Tata Ruang terlibat langsung dan pihaknya mendorong pembentukan Tim Work Order Team (WOT) Terpadu di lingkungan Pemkab Labuhanbatu sebagai solusi struktural.
“Pembentukan Tim WOT Terpadu kami yakini mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima, mengoptimalkan penambangan sumber-sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar rakyat, serta menciptakan ekosistem UMKM yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip good governance,” ujar Ismail Alex.
Ia menutup dengan ajakan kolaboratif kepada seluruh elemen masyarakat Labuhanbatu – akademisi, tokoh masyarakat, aktivis, dan jurnalis – untuk terlibat aktif mendukung agenda pembangunan daerah.
- Editor : N gulo
