Mandailing Natal| WartaPoldasu.com – Seluruh elemen Organisasi Mahasiswa (Ormawa) internal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal menyatukan barisan dalam Konsolidasi Akbar yang digelar di Aula Gedung Terpadu Lantai III STAIN Madina, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) bersama Senat Mahasiswa (SEMA) tersebut menjadi momentum penyatuan sikap mahasiswa untuk menyikapi berbagai persoalan daerah sekaligus mendesak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal agar lebih serius menjalankan tanggung jawab pemerintahan dan pembangunan.
Konsolidasi tersebut diikuti DEMA, SEMA, Unit Kegiatan Khusus (UKK), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), serta seluruh Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) se-STAIN Mandailing Natal.
Tidak sekadar menjadi pertemuan organisasi, Konsolidasi Akbar ini juga menjadi ruang penyampaian aspirasi, pertukaran gagasan, serta penguatan komitmen kolektif mahasiswa dalam mengawal kepentingan masyarakat.
Sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian, mulai dari responsivitas pemerintah daerah, kedisiplinan dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), pengawasan terhadap perusahaan, pembangunan infrastruktur, hingga penertiban tempat hiburan malam.
Dalam forum tersebut, berbagai kritik, pandangan, dan argumentasi disampaikan secara terbuka. Mahasiswa menilai bahwa persoalan daerah membutuhkan perhatian serius, langkah konkret, serta keberanian dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan.
Ketua DEMA STAIN Madina, Adam Ali, menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh kehilangan keberanian dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Menurutnya, fungsi kontrol sosial merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan secara konsisten, bukan sekadar simbol atau formalitas organisasi.
“Mahasiswa harus hadir ketika kepentingan masyarakat membutuhkan pembelaan. Kita tidak boleh membiarkan berbagai persoalan hanya menjadi pembicaraan tanpa kejelasan penyelesaian.
Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan keseriusan melalui kebijakan dan tindakan nyata. Aspirasi masyarakat harus didengar, persoalan harus ditangani, dan setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegas Adam Ali.
Ia juga menekankan bahwa persatuan seluruh elemen Ormawa merupakan modal penting untuk membangun gerakan mahasiswa yang kuat, terarah, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, sinergi dengan pemerintah daerah tetap perlu dibangun. Namun, sikap kritis dan independensi mahasiswa dalam mengawal kepentingan rakyat tidak boleh dikorbankan.
Sebagai hasil konsolidasi dan penyatuan sikap, seluruh elemen Ormawa internal STAIN Madina merumuskan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan unsur terkait, yaitu:
1. Mendesak Responsivitas Pemerintah Daerah.
Mendesak Bupati Mandailing Natal agar lebih responsif dalam menyikapi berbagai persoalan daerah serta tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.
2. Evaluasi Menyeluruh Kinerja OPD.
Mendesak Bupati Mandailing Natal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kedisiplinan dan kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
3. Penertiban dan Penghentian Aktivitas PETI.
Mendesak penertiban serta penghentian aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), disertai penegakan hukum secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu.
4. Evaluasi Kinerja Satgas PETI.
Mendesak Forkopimda melakukan evaluasi terhadap kinerja Satgas PETI serta mengambil langkah pembubaran apabila terbukti tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif.
5. Evaluasi Seluruh Perusahaan yang Beroperasi.
Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perusahaan berbentuk PT maupun CV yang beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal, khususnya menyangkut legalitas perizinan, kepatuhan terhadap hukum, serta tanggung jawab terhadap lingkungan.
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
Mendesak percepatan pembangunan dan pemerataan perbaikan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Pembangunan diharapkan tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
7. Penertiban Tempat Hiburan Malam.
Mendesak penertiban tempat hiburan malam yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penindakan tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran.
Ketujuh tuntutan tersebut merupakan sikap dan aspirasi kolektif mahasiswa yang diharapkan mendapat perhatian serius dari Bupati Mandailing Natal, Forkopimda, serta seluruh instansi terkait.
Mahasiswa mendorong agar setiap persoalan ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan terukur, bukan sekadar respons normatif maupun janji penyelesaian.
DEMA dan SEMA STAIN Madina bersama seluruh elemen Ormawa menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan terus dibangun melalui persatuan, komunikasi, dan sinergi lintas organisasi.
Namun, mereka menegaskan bahwa sinergi bukan berarti kehilangan daya kritis, sementara komunikasi bukan berarti mengesampingkan tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran dan mengawal kepentingan masyarakat.
Konsolidasi Akbar ini menjadi penegasan bahwa mahasiswa memiliki kepedulian terhadap arah pembangunan Kabupaten Mandailing Natal.
Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadikan aspirasi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, pembangunan yang merata, serta penegakan aturan yang berkeadilan.
Mahasiswa tidak sekadar mencari ruang untuk didengar, tetapi menjalankan tanggung jawab moral dan sosial guna memastikan suara masyarakat mendapatkan perhatian.
Sebab, kemajuan Mandailing Natal tidak cukup dibangun melalui retorika dan janji. Dibutuhkan keberanian mengambil keputusan, ketegasan dalam penegakan aturan, serta kerja nyata yang dapat dirasakan seluruh masyarakat.
Satu barisan, satu suara, satu komitmen: mengawal kepentingan rakyat dan mendorong Mandailing Natal menuju perubahan yang lebih baik. (AM Nasution)
- Editor : N gulo
