Labuhanbatu Selatan | WartaPoldasu.com – Ratusan warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Pejuang Masyarakat Indonesia (KTPMI) Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mendatangi areal perkebunan kelapa sawit pada Rabu (19/11/2026).
Kedatangan mereka untuk menyuarakan tuntutan terkait lahan seluas 700 hektare yang mereka klaim sebagai tanah masyarakat.
Kegiatan tersebut diawali dengan doa bersama di Posko KTPMI. Selanjutnya, Panglima KTPMI bersama anggota kelompok memimpin pembacaan surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan, Feri Simatupang, Ketua DPRD Labuhanbatu Selatan, Pemerintah Republik Indonesia, serta pihak ATR/BPN Labuhanbatu Selatan.
Dalam surat terbuka tersebut, KTPMI menyampaikan sejumlah tuntutan terkait status dan penguasaan lahan yang menurut mereka telah dikuasai oleh pihak PT Nubika Jaya selama kurang lebih 30 tahun.
Adapun empat poin tuntutan yang disampaikan KTPMI antara lain:
1. Penetapan Lahan Seluas 700 Hektare
KTPMI meminta agar lahan seluas 700 hektare yang disebut telah memiliki batas dengan areal PT Nubika Jaya ditetapkan sebagai lahan milik kelompok tani beserta seluruh anggotanya.
2. Penyerahan Administrasi Kepemilikan
Mereka meminta agar administrasi terkait kepemilikan lahan diserahkan kepada KTPMI dengan diketahui oleh Kepala Desa, untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum dan peraturan pertanahan yang berlaku.
3. Meminta Lahan Dikeluarkan dari HGU PT Nubika Jaya
KTPMI juga meminta Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN agar melakukan peninjauan terhadap status Hak Guna Usaha (HGU) PT Nubika Jaya dan mengeluarkan lahan seluas 700 hektare yang mereka klaim sebagai tanah masyarakat dari areal HGU perusahaan tersebut apabila terbukti terdapat hak masyarakat di dalamnya.
4. Meminta Aparat Kepolisian Tidak Melakukan Intimidasi
Dalam pernyataannya, warga berharap pihak kepolisian tidak melakukan intimidasi maupun tindakan yang dapat menghambat kegiatan mereka selama menyampaikan aspirasi di lokasi perkebunan, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Dalam rekaman video yang beredar, warga menyebut aksi tersebut sebagai bentuk perjuangan terakhir untuk mendapatkan kejelasan atas lahan yang mereka perjuangkan. Mereka berharap tanah tersebut nantinya dapat dikelola dan dimanfaatkan demi kepentingan keluarga serta generasi penerus.
Aksi berlangsung tertib. Ratusan warga terlihat berkumpul di jalan tanah di tengah perkebunan kelapa sawit. Sebagian warga membawa tongkat kayu dan bendera Merah Putih. Kegiatan diakhiri dengan seruan yel-yel bersama sebagai simbol solidaritas dan kebersamaan anggota kelompok.
KTPMI berharap pemerintah daerah, DPRD, ATR/BPN, serta pemerintah pusat segera turun tangan untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut sehingga mendapatkan kepastian hukum dan tidak berlarut-larut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, DPRD Labuhanbatu Selatan, ATR/BPN, maupun pihak PT Nubika Jaya terkait tuntutan dan klaim lahan yang disampaikan KTPMI.
Redaksi WartaPoldasu.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan informasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Z. Ependi Rambe)
- Editor : N gulo
