Binjai| Wartapoldasu.com – Kasat Lantas Polres Binjai, AKP Janitra Giri Satya, S.Tr.K., M.H., angkat bicara menanggapi narasi dan potongan video yang viral di media sosial terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satpas Polres Binjai.
Dalam keterangannya kepada media, Jumat (13/11/2026) sore, AKP Janitra dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pelayanan penerbitan SIM di Satpas Polres Binjai dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait informasi yang beredar luas di media sosial, pihaknya menyatakan bahwa persoalan tersebut telah diserahkan kepada Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk dilakukan penanganan lebih lanjut sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.
Melalui keterangan resminya, Kasat Lantas Polres Binjai menyampaikan sejumlah poin penting terkait pelayanan SIM dan isu dugaan pungli tersebut.
Seluruh mekanisme penerbitan SIM di Satpas Polres Binjai, mulai dari tahapan pemeriksaan kesehatan, tes psikologi hingga pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dilaksanakan sesuai ketentuan dan tarif resmi yang berlaku.
Polres Binjai menegaskan komitmennya untuk memberantas segala bentuk penyimpangan dalam pelayanan publik. Apabila ditemukan dan terbukti adanya personel yang melakukan pelanggaran SOP maupun praktik pungli, institusi Polri akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.
Masyarakat yang merasa dirugikan atau memiliki bukti terkait dugaan pelanggaran dalam pelayanan SIM diimbau untuk membuat laporan resmi kepada Propam Polres Binjai.
Langkah tersebut dinilai penting agar identitas pelapor, bukti, serta kronologi kejadian dapat diketahui secara jelas sehingga laporan bisa ditindaklanjuti secara profesional sesuai ketentuan hukum dan disiplin kepolisian.
Masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Setiap pengguna media sosial diharapkan lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi, termasuk memahami konsekuensi hukum apabila menyebarkan berita bohong maupun melakukan pencemaran nama baik.
Penegasan tersebut sekaligus menjadi komitmen Sat Lantas Polres Binjai dalam menjaga kualitas pelayanan publik yang transparan, profesional, dan bebas dari praktik pungutan liar.
Meski demikian, setiap informasi maupun pengaduan masyarakat tetap harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti secara objektif agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian terus terjaga.
Pelayanan publik yang bersih bukan hanya soal membantah tudingan, tetapi juga tentang keberanian membuka ruang pengawasan dan membuktikan profesionalisme melalui tindakan nyata. (Rusmauli S.)
- Editor : N gulo
