Sibolga| Wartapoldasu.com – Deru ombak di pesisir Sibolga menyimpan rahasia kelam yang perlahan mulai terkuak. Sebuah penelusuran mendalam yang dilakukan tim awak media bersama aktivis lingkungan, Abu Nisa, berhasil memetakan dugaan jalur perdagangan hilir dari praktik destructive fishing—atau penangkapan ikan menggunakan bahan peledak—yang selama ini merusak ekosistem bawah laut Pantai Barat Sumatera.
Titik terang investigasi ini mengarah pada sebuah kompleks bangunan di Jalan K.H.A. Dahlan No. 117, Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga.
Tempat yang dari luar tampak seperti aktivitas pergudangan biasa ini, diduga kuat menjadi salah satu jantung penampungan (kolektor utama) ikan-ikan hasil bom sebelum didistribusikan ke pasar yang lebih luas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber primer di kawasan Pasar Ikan Modern Sibolga dan Jalan Balam, pasokan ikan di lokasi tersebut disinyalir tidak berasal dari alat tangkap ramah lingkungan.
Ciri fisik ikan hasil pengeboman—seperti organ dalam yang hancur dan struktur tulang yang patah—diduga kuat tersamarkan dalam volume perdagangan yang besar di gudang tersebut.
Nama seorang pelaku usaha lokal berinisial HK mencuat dalam radar penelusuran. HK disebut-sebut sebagai figur penting yang mengelola perputaran uang dan logistik di fasilitas tersebut.
Guna menguji kesahihan temuan ini, tim investigasi mendatangi langsung gudang di Jalan K.H.A. Dahlan No. 117 pada Sabtu (7/11). Namun, setibanya di lokasi, suasana mendadak sepi. Pihak HK maupun perwakilannya tidak berada di tempat, memicu tanda tanya besar mengenai transparansi operasional gudang tersebut.
Meskipun asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi, bungkamnya pihak pengelola membuat teka-teki asal-usul komoditas di dalamnya kian pekat.
Daya rusak bom ikan tidak hanya berhenti di perairan lokal. Lembar investigasi ini menemukan indikasi bahwa bisnis ilegal ini memiliki jaringan yang sangat rapi. Ikan-ikan yang ditampung di Pancuran Bambu diduga tidak hanya menyasar pasar domestik, melainkan diolah dan dikemas untuk diselundupkan atau diekspor ke luar negeri.
Pertanyaan besarnya adalah: bagaimana produk perikanan yang diduga kuat berasal dari tindak pidana lingkungan ini bisa lolos dari pemeriksaan karantina, mendapatkan dokumen pengangkutan yang sah, hingga melenggang ke pasar internasional? Ada rantai birokrasi dan manipulasi dokumen yang diduga sengaja dipalsukan dari hulu ke hilir.
Praktik culas ini tidak bisa dibiarkan berlindung di balik kedok aktivitas ekonomi biasa. Secara hukum, tindakan operasional gudang semacam ini dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
Jika terbukti di pengadilan, HK dan jaringannya tidak hanya berhadapan dengan pasal penangkapan ilegal, melainkan pasal khusus penadahan dan distribusi hasil kejahatan lingkungan.
Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) undang-undang tersebut, setiap orang dilarang menjual, membeli, memiliki, atau mengedarkan ikan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tangkapan yang merusak lingkungan.
Pelanggaran terhadap pasal ini diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar.
Tidak hanya itu, jika dalam pengembangan penyelidikan ditemukan gudang tersebut ikut menyimpan atau mendistribusikan bahan baku bom (seperti amonium nitrat), aparat dapat melapisinya dengan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang membawa ancaman pidana hingga 20 tahun penjara.
Manipulasi dokumen asal-usul ikan juga menjadi dasar kuat bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mencabut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) gudang tersebut secara permanen berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2002.
Kasus ini menjadi ujian krusial bagi jajaran instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam memberantas kejahatan lingkungan di laut Indonesia. Abu Nisa menegaskan bahwa laporan ini akan diteruskan secara resmi kepada jaringan penegak hukum terintegrasi, yang meliputi:
• Ditjen PSDKP KKP: Selaku garda terdepan pengawas sumber daya kelautan yang memegang otoritas penuh untuk mengaudit operasional, memeriksa manifest gudang HK, dan menyegel fasilitas jika terbukti menampung komoditas ilegal.
• Ditpolairud Polda Sumut: Untuk menindak pidana perairan dan mengejar rantai pasokan logistik maupun kapal-kapal penangkap yang menggunakan bahan peledak.
• TNI AL (Lanal Sibolga): Guna memperketat keamanan dan melakukan pencegatan di laut yurisdiksi nasional terhadap kapal-kapal yang dicurigai membawa bom ikan atau menyelundupkan hasil tangkapan destruktif ke luar negeri.
• DKP Provinsi Sumatera Utara: Untuk mengoptimalkan pengawasan wilayah pesisir hingga 12 mil laut bersama Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwasmas).
“Pengawasan tidak boleh hanya tajam di atas kertas atau menjadi slogan administratif di Jakarta. Laut Sibolga sedang dihancurkan oleh keserakahan bisnis ilegal. Instansi penegak hukum—khususnya PSDKP dan Polairud—harus turun bersama, periksa manifest gudang HK, telusuri aliran pasokan kapalnya, dan bongkar siapa saja aktor intelektual di belakangnya,” ujar Abu Nisa dengan nada desakan yang kuat.
Di sisi lain, kehancuran ekosistem ini memicu jeritan dari komunitas nelayan kecil di Sibolga. Perwakilan nelayan tradisional setempat mengungkapkan bahwa keberadaan kapal bom telah menghancurkan rumpon-rumpon yang mereka bangun dengan modal besar, serta menjauhkan ikan dari wilayah tangkapan pantai.
Melalui tim investigasi, para nelayan menitipkan harapan besar kepada aparat penegak hukum:
• Penindakan Tanpa Tebang Pilih: Nelayan mendesak agar hukum tidak hanya tajam kepada anak buah kapal (ABK) kecil di laut, melainkan berani membongkar aktor intelektual, pemodal (cukong), hingga pemilik gudang penampungan besar di darat.
• Patroli Rutin di Zona Rawan: Mengintensifkan kehadiran kapal patroli KKP, Polairud, dan TNI AL pada jam-jam rawan (malam hingga menjelang subuh) di titik-titik perairan yang kerap menjadi jalur operasional pengeboman.
• Kanal Aduan Cepat dan Aman: Adanya sistem pelaporan yang menjamin kerahasiaan identitas nelayan, serta respons cepat dari pos pengawasan terdekat tanpa birokrasi yang berbelit-belit.
• Penguatan Pokwasmas: Nelayan siap menjadi mata dan telinga aparat di lapangan melalui Kelompok Masyarakat Pengawas, asalkan didukung penuh oleh penyediaan fasilitas operasional dan kepastian jaminan keamanan.
Praktik bom ikan bukan sekadar pelanggaran hukum biasa; ini adalah kejahatan ekologi luar biasa (ecological crime) yang menghancurkan masa depan pesisir.
Tim investigasi kini sedang merampungkan berkas laporan resmi beserta bukti dokumentasi lapangan untuk diserahkan ke meja para pemangku kebijakan. Ruang klarifikasi dan hak jawab masih terbuka lebar bagi pihak HK demi keberimbangan informasi. (Tim)
- Editor : N gulo
