Simalungun| Wartapoldasu.com – Perkumpulan Pemerhati Pengawas Korupsi Indonesia (P3KI) menyoroti terputusnya akses jalan rabat beton milik warga di Nagori Parbutaran, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun.
Jalan yang dibangun menggunakan Dana Desa (DD) tersebut terbelah akibat galian proyek parit drainase yang bersumber dari APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan pantauan lapangan pada Selasa (17/11/2026), pekerjaan bangunan pengaman jalan di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun itu tampak baru saja rampung.
Namun, galian saluran yang memotong badan jalan desa dibiarkan terbuka tanpa dilengkapi plat beton (deker) penutup saluran.
Akibat kondisi ini, jalur utama aktivitas warga dan akses pengangkutan hasil pertanian lumpuh total karena tidak dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
Menurut keterangan warga setempat pada Rabu (18/11/2026), masyarakat sebelumnya telah meminta pelaksana proyek dari CV Marella Arthatama untuk membangun plat penyambung jalan sebelum meninggalkan lokasi.
Namun, permintaan tersebut ditolak dengan dalih pengerjaan plat beton merupakan tanggung jawab pemerintah desa dan pihak pelaksana mengaku mengalami kerugian.
Menanggapi persoalan ini, Ketua P3KI, Sofian, S.Pd., menegaskan bahwa putusnya akses jalan warga adalah dampak langsung dari pelaksanaan proyek tingkat kabupaten. Ia mengingatkan bahwa pemerintah nagori tidak dapat menggunakan Dana Desa untuk memperbaiki kerusakan tersebut.
Jalan rabat beton itu adalah aset nagori yang dibangun dari Dana Desa. Secara aturan pengelolaan keuangan, Dana Desa tidak bisa dipakai untuk menutup lubang bekas galian proyek APBD karena berisiko menjadi temuan tumpang tindih anggaran,” tegas Sofian dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Atas dasar tersebut, P3KI bersama masyarakat menyampaikan dua tuntutan utama:
1. Dinas PUTR Kabupaten Simalungun segera turun meninjau lokasi dan mengevaluasi hasil pekerjaan proyek drainase di Nagori Parbutaran.
2. Penyedia jasa (CV Marella Arthatama) diwajibkan bertanggung jawab membangun plat beton bertulang pada titik jalan yang terputus, mengingat proyek baru saja selesai dan masih dalam masa pemeliharaan.
Hingga siaran pers ini diterbitkan, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Dinas PUTR Kabupaten Simalungun, Hotbison Damanik, pada Kamis (19/11/2026) pukul 11.05 WIB, namun belum mendapatkan tanggapan resmi. (Mariono)
- Editor : N gulo
