Madina| Wartapoldasu.com – Pembongkaran paksa bangunan kafe yang berada di kawasan Eks M3, Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menuai sorotan tajam.
Pasalnya, tindakan penertiban yang dilakukan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama pihak Kecamatan Lingga Bayu pada 11 November 2026 tersebut diduga dilakukan tanpa melalui prosedur administratif yang semestinya.
Pemilik kafe menyayangkan tindakan pembongkaran yang dinilai mendadak dan terkesan sewenang-wenang. Selain menimbulkan kerugian materiil, tindakan tersebut juga disebut telah merugikan pihak pemilik secara immateriil.
Menurut keterangan pemilik kafe, sebelum pembongkaran dilakukan, pihaknya tidak pernah menerima surat peringatan (SP) pertama, kedua, maupun ketiga dari pemerintah kecamatan ataupun Satpol PP.
“Tidak ada surat peringatan pertama, kedua, ataupun ketiga yang kami terima secara resmi. Tiba-tiba petugas datang dan langsung membongkar bangunan usaha kami,” ungkap pemilik kafe saat memberikan keterangan kepada awak media, 12 November 2026.
Pemilik menilai, penegakan peraturan daerah seharusnya dilakukan dengan mengedepankan ketentuan hukum, prosedur administratif, serta komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Adapun sejumlah hal yang dipersoalkan pihak pemilik kafe dalam proses pembongkaran tersebut antara lain:
1. Diduga Tidak Ada Surat Peringatan.
Pemilik mengaku tidak pernah menerima SP 1, SP 2, maupun SP 3 yang memberikan kesempatan dan tenggat waktu untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.
2. Tidak Ada Sosialisasi maupun Mediasi.
Pihak pemilik menyebut tidak pernah diundang untuk melakukan dialog atau mediasi guna membahas dugaan pelanggaran tata ruang maupun perizinan bangunan dan usaha.
3. Mempertanyakan Dasar Hukum Pembongkaran.
Pemilik juga mempertanyakan dasar kewenangan serta dokumen administrasi yang menjadi landasan tindakan pembongkaran, termasuk surat tugas dan keputusan resmi dari pejabat berwenang.
4. Mengalami Kerugian Materiil.
Pembongkaran yang disebut berlangsung secara mendadak mengakibatkan sejumlah peralatan usaha dan inventaris di dalam kafe mengalami kerusakan. Bahkan, sebagian barang disebut tidak sempat diselamatkan.
Atas kejadian tersebut, pihak manajemen kafe mengaku telah mengumpulkan sejumlah bukti, termasuk rekaman video di lokasi pembongkaran.
Pemilik kafe, Ratna, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak penegakan aturan. Namun, ia meminta agar pemerintah juga mengedepankan aturan hukum dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.
“Kami mendukung penuh penegakan aturan di wilayah ini. Namun, pemerintah juga harus patuh pada hukum dan prosedur yang berlaku.
Kami berencana melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang ini ke Inspektorat Daerah dan Ombudsman RI, serta mempertimbangkan langkah hukum melalui gugatan perdata maupun tata usaha negara,” tegas Ratna.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Camat Lingga Bayu maupun Kepala Satpol PP Kabupaten Mandailing Natal belum memberikan klarifikasi resmi terkait dasar hukum, tahapan administrasi, serta prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan pembongkaran tersebut. (Mawardi)
- Editor : N gulo
